Apakah Dapat THR, PHK Sebulan Sebelum Lebaran

Posted by | April 22, 2019 | Artikel dan Tips Dunia Kerja

ertanyaan: Saya bekerja di sebuah perusahaan A, dengan status sebagai karyawan kontrak sampai desember akhir 2019. Tetapi pada saat sebelum sebelum lebaran, saya mendapatkan informasi adanya PHK. Saya ingin tahu, apakah saya masih bisa mendapatkan hak untuk THR?

Beberapa keluhan dari karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan, tepat sebulan sebelum lebaran, apakah karyawan tersebut bisa mendapatkan THR?

Dalam ketentuan perundang-undangan, THR (Tunjangan Hari Raya Keagamaan) merupakan kewajiban bagi setiap pengusaha kepada pekerja untuk memberikan uang atau dalam bentuk lain menjelang hari raya keagamaan. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-04/MEN/1994 dalam Pasa 1 huruf d.

Bagi karyawan yang hanya mempunyai masa kerja satu bulan, juga berhak untuk mendapatkan THR sesuai ketentuan Permenaker 6/2016. Dalam hitungannya akan mendapatkan secara proporsional. Perhitungan proposional bisa anda ketahui dengan cara gaji anda dalam 1 bulan dibagi 12 dan dikali masa kerja.

Baca juga: Tanda Tanda Pasti Diterima Kerja

Berdasarkan ketentuan di atas, jika salah satu pihak pengusaha/pekerja melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum hari raya keagaaman (misalnya: lebaran), maka selama masih dalam waktu tenggang yang sudah ditentukan yakni 30 hari, maka pekerja masih bisa mendapatkan hak atas THR.

Hal ini sesuai dengan perutan Permenaker 4/1994 dalam pasal 6 ayat 1 yang mengatakan bahwa pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 hari sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan, berhak atas THR.

Sebagai informasi tambahan untuk anda, perusahaan wajib memberikan kepada pekerja paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan (misalnya:lebaran). Jika perusahaan tidak melakukan hal tersebut, maka pengawas ketenagakerjaan setempat bisa memberikan sanksi administratif kepada perusahaan.

Dalam peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 dalam pasal 59 tentang pengupahan, jika perusahaan tidak melaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, maka sanksi yang diberikan bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan operasional, pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha.

295 total views, 2 today